Kejaksaan Perluas Jaringan Kasus Dana Pokir DPRD NTB Lewat Pemeriksaan 49 Saksi

HALOSULSEL.ID – Penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan DPRD NTB terus berlanjut. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi NTB kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 49 orang saksi, meski dalam perkara ini tiga tersangka telah lebih dulu ditetapkan.

Puluhan saksi tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat sekretariat DPRD, anggota DPRD aktif dan nonaktif, hingga pihak penyedia jasa dan pihak ketiga yang diduga terlibat dalam pengelolaan serta realisasi dana pokir bermasalah.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Zulkifli SaidnSH, MH menegaskan, pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memperkuat pembuktian terhadap perbuatan para tersangka serta membuka kemungkinan adanya tersangka baru. 

“Penyidik masih terus mendalami keterangan saksi dan menelusuri aliran dana. Tidak menutup kemungkinan akan ada pengembangan tersangka,” ujar ulkifli yang mantan Kajari Maros, Provinsi Sulsel, ini.

Dalam perkara ini, dana pokir diduga direalisasikan tidak sesuai peruntukan, sebagian pekerjaan fiktif, serta adanya pengaturan pemenang kegiatan yang merugikan keuangan negara. Nilai kerugian negara hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh auditor.

Tiga tersangka yang telah ditetapkan disebut memiliki peran strategis dalam pengusulan, pengelolaan, hingga pencairan dana pokir tersebut. Namun pihak kejaksaan belum membeberkan secara rinci identitas maupun peran detail masing-masing tersangka untuk kepentingan penyidikan.

Selain memeriksa saksi, penyidik juga terus mengumpulkan dan memverifikasi dokumen penting seperti usulan pokir, dokumen kontrak pekerjaan, laporan pertanggungjawaban, serta bukti transfer keuangan.

Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan profesional. “Kami pastikan penanganan perkara ini tidak berhenti pada tiga tersangka. Siapa pun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas sumber di Kejati NTB.

Kasus dugaan korupsi dana pokir ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran aspirasi dewan agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.