HALOSULSEL.ID- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi
komprehensif Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan
pada kegiatan City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management
Practices.
Forum tersebut diselenggarakan United Cities and Local Governments
Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel Kota Depok, Selasa (28/7/2026).
Mempertemukan pemerintah daerah se-Indonesia untuk berbagi praktik baik dan
solusi inovatif dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Munafri mengawali pemaparannnya dengan mengungkapkan bahwa Kota
Makassar tengah menghadapi tantangan besar akibat kondisi Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) yang sebelumnya masih menggunakan sistem open dumping hingga
berujung pada sanksi administrasi.
"Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi
administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah
mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open
dumping," ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong Pemerintah Kota Makassar
mengambil langkah cepat dengan terhadap pembenahan TPA sebagai titik awal
penyelesaian persoalan sampah.
Sejalan dengan program nasional, Munafri mengungkapkan
Transformasi TPA menuju sistem sanitary landfill kini telah mencapai lebih dari
85 persen. Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil,
disertai sistem pengelolaan gas metana dan air lindi.
Ia menguraikan, Gas metana yang dihasilkan dimanfaatkan untuk
kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan TPA, sementara air lindi diolah menjadi
air baku yang dapat dimanfaatkan warga setempat.
Namun, wali kota yang akrab disapa Appi ini menegaskan
penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir. Karena itu,
Pemkot Makassar juga membangun perubahan dari tingkat rumah tangga melalui
gerakan pemilahan sampah.
"Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah.
Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah non-organik. Seluruh rumah
tangga wajib memilikinya," jelasnya.
Untuk pengolahan sampah organik, jelasnya Appi, Pemkot Makassar
melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program "Teba" Modern
sebagai fasilitas komunal serta biopori di setiap rumah sebagai pengolahan
mandiri.
Program tersebut dikawal hingga tingkat lingkungan dengan
melibatkan sekitar 6.000 Ketua RT di Kota Makassar yang bertugas memastikan
komposter dan pengelolaan sampah berjalan di wilayah masing-masing.
Lebih jauh, Appi melanjutkan Pemerintah juga terus memperluas
pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh
kecamatan.
Selain menyasar rumah tangga, jelas Appi, Pemerintah Kota Makassar
juga mendorong perubahan perilaku melalui dunia pendidikan. Seluruh sekolah,
mulai PAUD, SD hingga SMP, didorong menerapkan pemilahan sampah sejak dini agar
menjadi kebiasaan baru bagi generasi muda.
"Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan
mengolah sampah dengan baik," katanya.
Sebagai penguat kolaborasi, Pemkot Makassar juga membentuk Dewan
Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dewan tersebut
melibatkan unsur akademisi, aktivis lingkungan, komunitas, hingga pelaku
ekonomi kreatif untuk memperkuat edukasi sekaligus penerapan teknologi dalam
pengelolaan sampah.
Appi juga memastikan keberlanjutan ekonomi sirkular melalui
penguatan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Pemerintah memberikan
dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat tidak
mengalami keterlambatan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Appi optimistis rangkaian transformasi dari pembenahan TPA,
penguatan partisipasi masyarakat, pendidikan lingkungan, hingga ekonomi
sirkular akan membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan.
"Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan,
Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari
persoalan persampahan di Indonesia," tutupnya.(*)
